Selamatkan Situs Berharga Cagar Budaya Benteng Putri Hijau Sumatera Utara dari Kepunahan

Natamagazine.co – Tak banyak yang tahu tentang Cagar budaya Benteng putri hijau kan? Putri Kerajaan Deli yang ceritanya melegendakah? Dan Sumatera Utara ini sekalinya punya sejarah luar biasa malah hampir hancur dan hilang. Adalah Situs Cagar Budaya Benteng Putri Hijau namanya yang keberadaannya tak diketahui masyarakat Sumatera Utara bahkan mungkin pemerintah pusat sebab namanya tak sepopuler Istana Maimon atau Danau Toba namun nyata ada sebagai bukti sejarah Melayu di Sumatera Utara.

Terletak di Sumatera, wilayah Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 1613 Aru digantikan dengan nama Kesultanan Deli. Nama Aru/Haru pertama kali muncul dalam kronik Tiongkok masa Dinasti Yuan, yang menyebutkan Kublai Khan menuntut tunduknya penguasa Haru pada Tiongkok pada 1282, yang ditanggapi dengan pengiriman upeti oleh saudara penguasa Haru pada 1295.

Dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Budaya sendiri tampaknya tak terlalu bersemangat dan serius menyelamatkan situs paling bersejarah di Sumatera Utara tersebut dari kepunahan. Dari sejak ditetapkan sebagai cagar budaya pada tahun 2014 oleh Bupati Deli Serdang, baru pada tahap pembebasan lahan. Sebab seperti diketahui, akibat ketidaktahuan masyarakat tentang keberadaan situs dan minimnya informasi menjadikan area situs yang sudah ada sejak abad ke-13 itu, dibangun perumahan dan tempat tinggal dengan sejumlah kegiatan buldozer.

Kegiatan buldozer berdasarkan informasi yang dihimpun di sejumlah artikel di sekitar area situs tampak tanpa pengawasan dan mengabaikan keberadaan situs yang dikuatirkan akan melenyapkan dan menghilangkan keberadaan situs yang seharusnya dilestarikan agar dapat menjadi objek wisata unggulan akibat ketidaktahuan. Padahal situs Benteng Putri Hijau yang berada di Kecamatan Namorambe, Deli Tua, Deli Serdang tersebut sudah ditetapkan sebagai cagar budaya yang wajib dilindungi dari kepunahan.

Ditetapkan sebagai Cagar Budaya, namun tak ada satupun plang bacaan di berbagai sudut batas di situs cagar budaya yang menegaskan konsekuensi hukum yang akan dikenai bagi siapapun yang merusak situs dengan luas hampir 1800 meter persegi. Tak ada perawatan dan upaya pembangunan fasilitas dan sarana prasarana agar situs menjadi layak dan menjadi tempat wisata. Dan pemerintah pusat juga tampaknya juga tak peduli sehingga situs yang merupakan warisan nenek moyang seperti terbengkalai dan tidak terkenal. Setidaknya slogan Sumatera Utara Bermartabat bukan sekedar slogan saja tapi lebih kepada program.

Bisakah Pak Edy Rahmayadi selalu Gubernur Sumatera Utara menghentikan buldozer itu dan terus mendukung pengelolaan dan kegiatan pariwisata di Sumatera Utara? Bisakah bertanya pada Bupati Deli Serdang yang mengeluarkan SK Cagar Budaya Benteng Putri Hijau No.1863/2014, tapi situs dihancurkan secara masif sejak 2008 sampai kini tanpa bisa dihentikan? Padahal ada konsekuensi hukum dalam undang undang itu, baik yang merusak maupun pejabat yang membiarkan situs Cagar Budaya rusak, akan dikenai pidana?

UU Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Sebab di Pasal 105, setiap orang yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 15 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000 dan paling banyak Rp5.000.000.000.

Sultan Deli dan institusi Istana Maimun yang menarik tautan Deli dengan Situs ini, adakah yang pernah dengar kepeduliannya mencegah hancurnya situs ini? Para Panglima Talam Melayu, adakah yang pernah lakukan tindak nyata penyelamatan termasuk tokoh adat organisasi adat Melayu? atau perdebatan soal pemberian gelar Tuanku Seri Indra Utama Junjungan Negeri untuk Jokowi dengan segala implikasi politiknya jauh lebih utama, apakah mereka ini pernah bahas pencegahan hancurnya situs bersejarah ini?

Kabar terbaru tentang Situs Cagar Budaya Benteng Putri Hijau bahwa Musa Syach, Wakil Gubernur Sumatera dalam suatu keterangan menyampaikan, bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara baru proses membebaskan lahan situs Benteng Putri Hijau dan ganti rugi dengan maksud tujuan menyelamatkan salah satu situs legendaris sebagai aset dan kebanggaan provinsi dan warga Sumatera Utara tersebut. Setelah pengadaan lahan selesai, maka selanjutnya akan dilakukan penataan kawasan situs. Pembebasan lahan dan penataan kawasan situs yang berada di Desa Deli Tua, Kecamatan Namorambe, Deliserdang, itu dilakukan sampai akhir tahun ini.

Situs Cagar Budaya Benteng Putri Hijau merupakan peninggalan Kerajaan Aru yang berkuasa di Pantai Sumatera Timur abad ke-13. Dan setelah dibebaskan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan segera mematoknya sebagai kawasan cagar budaya sehingga tidak menjadi masalah lagi di kemudian hari. Dalam kegiatan penataan nanti pihaknya akan melibatkan berbagai stakeholder terkait seperti arkeolog dan sejarawan. Dalam penataan itu juga Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan tetap mempertahankan kealamian kawasan dengan mempertimbangkan perawatan yang lebih mudah serta membangun lokasi pembuangan dan pengelolaan sampah.

Secara terpisah, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut Ria Telaumbanua dalam keterangannya, bahwa pihaknya sudah melakukan kajian hukum terkait legalitas lahan situs tersebut. Secara teknis dia uraikan, setelah dilakukan penyusunan dokumen perencanaan maka pihaknya akan segera melakukan zonasi atas lahan/lokasi situs untuk kegiatan pengadaan lahan/tanah situs Benteng Putri Hijau lalu membuat penetapan SK Bupati Deliserdang yang baru.


Redaksi Natamagazine.co For review your business, invitation and advertising, please do not hesitate to contact: +628126466637.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Audiensi AHLI DPD Sumut ke Kantor Nasdem Diterima Langsung Ketua DPW Nasdem Sumut Iskandar, ST

Natamagazine.co – Audiensi Association of Hospitality Leader Indonesia (AHLI) DPD Sumut yang mungkin terlihat tidak ...

Translate »